ISTORINEWS.COM, Papua Barat daya – Pemutakhiran data penerima manfaat menjadi salah satu pekerjaan penting yang perlu segera dibenahi dalam pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Barat Daya.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRP Papua Barat Daya sekaligus Ketua Kelompok Khusus (Poksus), Frangky Umpain, usai mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah SKPD pengelola Otsus di Hotel Belagri, Kota Sorong, Rabu (16/9/2026).
Frangky mengatakan, persoalan data menjadi salah satu catatan utama yang muncul selama pembahasan. Menurutnya, ketepatan data penerima manfaat sangat menentukan efektivitas program Otsus, khususnya yang ditujukan bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Semua yang kita temukan hari ini dalam proses diskusi sebenarnya lebih banyak pada kurangnya data tentang penerima manfaat daripada arah kebijakan Otsus itu sendiri,” ujar Frangky.
Ia mencontohkan adanya masyarakat yang menyampaikan aspirasi hingga bermalam di Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh melalui proses verifikasi terhadap data masyarakat yang membutuhkan pelayanan maupun bantuan pemerintah.
“Ketika diverifikasi, ditemukan ada orang yang tidak berdomisili, tidak memiliki data, dan kemudian hal itu menjadi catatan kita. Memang pemutakhiran data menjadi salah satu problem,” katanya.
Frangky menjelaskan, rapat koordinasi tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pimpinan DPRP Papua Barat Daya untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan kelembagaan.
“Di dalamnya ada arah kebijakan keuangan yang memberikan keleluasaan kepada para pejabat di Papua untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa rekomendasi yang kemudian akan kita tindak lanjuti,” jelasnya.
Ia menegaskan, Poksus DPRP Papua Barat Daya merupakan bagian dari kelembagaan DPRP. Karena itu, berbagai hasil pembahasan dalam rapat koordinasi akan diteruskan kepada pimpinan DPRP untuk dibahas dan ditindaklanjuti secara kelembagaan.
Meski masih ditemukan sejumlah kendala, Frangky menilai program Otsus telah berjalan dan memberikan dampak pada sejumlah sektor, di antaranya pendidikan, kesehatan dan pelayanan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai keluhan yang muncul di lapangan, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan program Otsus ke depan semakin tepat sasaran.
Selain pemutakhiran data, rapat juga mendorong adanya komunikasi yang lebih terbuka antara DPRP dan SKPD pengelola Otsus. Komunikasi tersebut diharapkan tidak hanya dilakukan melalui forum formal, tetapi juga ruang-ruang diskusi informal.
“Ke depan DPR Otsus dan pimpinan SKPD pengelola Otsus dapat membuka ruang diskusi, baik melalui forum formal maupun forum nonformal. Kita bisa berdiskusi tentang bagaimana pelayanan terhadap Orang Asli Papua itu sendiri,” ujarnya.
Frangky juga mendorong agar pola koordinasi serupa dapat diterapkan DPRK di kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya. Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan memudahkan berbagai persoalan pelayanan masyarakat untuk dibahas dan dicarikan solusi secara bersama.
Ia menilai rapat koordinasi yang berlangsung selama dua hari tersebut memiliki arti penting karena mempertemukan berbagai pihak dalam suasana kekeluargaan sebagai sesama anak adat Papua.
Menurut Frangky, perbedaan posisi antara pimpinan SKPD dan anggota DPR tidak boleh menjadi penghalang untuk membicarakan kepentingan masyarakat.
“Kita tidak lagi melihat bahwa kau pimpinan SKPD, kau anggota DPR. Tetapi kita bicara bagaimana melayani orang Papua yang sama dengan kita. Hari ini Tuhan izinkan kita ada di DPR dan ada yang menjadi kepala OPD, semuanya memiliki tanggung jawab yang sama,” ungkapnya.
Frangky juga mengapresiasi kehadiran Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam pembukaan rapat koordinasi tersebut.
Menurutnya, kehadiran gubernur menjadi bagian dari upaya membangun keterbukaan dan rasa saling percaya antara pemerintah daerah dan DPRP dalam mengawal pelaksanaan Otsus.
“Pak Gubernur sudah datang menghadiri pembukaan rakor ini dan mengingatkan semua OPD untuk tidak boleh tertutup. Harus terbuka,” katanya.
Ia menegaskan, forum koordinasi tersebut bukan tempat untuk saling mengadili, melainkan ruang untuk menyatukan langkah dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat OAP.
“Forum ini bukan forum saling mengadili. Kita sama-sama diberikan tanggung jawab untuk melayani Orang Asli Papua. Yang menarik, kita mulai melepaskan ego sektoral dan menempatkan kepentingan Orang Asli Papua yang harus dilayani,” pungkas Frangky.
