ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Berbagai persoalan pembangunan masih menjadi perhatian masyarakat Distrik Hobart, Kabupaten Sorong. Mulai dari kondisi ruas jalan provinsi, keterbatasan fasilitas kesehatan, hingga kebutuhan pembangunan sekolah menjadi aspirasi utama yang disampaikan kepada Anggota DPR Papua Barat Daya, Cartensz Malibela.
Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat saat Cartensz Malibela melaksanakan Reses II Tahun 2026 di Distrik Hobart, Kabupaten Sorong, Rabu (16/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Cartensz didampingi Kepala Distrik Hobart, Lobat, para kepala kampung, Ketua Dewan Adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, perwakilan pendidikan dan tenaga kesehatan. Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan dari tujuh kampung di Distrik Hobart.
Cartensz mengatakan, salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah kondisi ruas jalan provinsi yang dinilai sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
“Mereka meminta perhatian pemerintah untuk pembangunan dan peningkatan jalan, terutama pengaspalan. Ruas jalan di sana memang sangat memprihatinkan dan karena merupakan ruas provinsi, harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Selain infrastruktur jalan, masyarakat juga menyampaikan persoalan pelayanan kesehatan. Menurut Cartensz, terdapat sekitar 23 tenaga medis di Distrik Hobart, khususnya yang bertugas di puskesmas. Namun, keterbatasan tempat tinggal menjadi salah satu kendala sehingga seluruh tenaga medis belum dapat menetap dan memberikan pelayanan secara maksimal.
“Di sana hanya ada dua rumah dengan dua kamar tidur. Tenaga medis harus bergantian dalam menjalankan tugas. Kondisi ini tentu tidak efektif karena tidak semua tenaga kesehatan bisa berada di distrik,” jelasnya.
Kondisi jalan yang rusak juga berdampak terhadap operasional kendaraan milik puskesmas. Kendaraan roda empat maupun roda dua disebut tidak dapat beroperasi secara maksimal akibat kondisi ruas jalan yang cukup berat.
Di bidang pendidikan, masyarakat meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan pembangunan jenjang SMP di Distrik Hobart. Saat ini, belum tersedia SMP sehingga anak-anak harus keluar dari distrik untuk melanjutkan pendidikan.
Sementara untuk tingkat SD, sekolah yang berada di ibu kota distrik juga menghadapi keterbatasan ruang belajar. Sekolah tersebut baru memiliki tiga ruang kelas, sementara jumlah siswa telah mencapai tingkat kelas VI.
“Ini menjadi perhatian untuk infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan gedung sekolah dan tempat tinggal bagi guru karena fasilitas hunian untuk guru juga belum tersedia,” kata Cartensz.
Ia menegaskan, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi memiliki perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, terutama karena kedua bidang tersebut menjadi bagian penting dalam pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus).
Menurutnya, pembangunan fasilitas penunjang seperti rumah guru, tenaga kesehatan maupun sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan pemerintah. Namun, persoalan status dan ketersediaan lahan perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh masyarakat dan pemilik hak ulayat.
“Kalau lokasi sudah dihibahkan atau ada pelepasan kepada pemerintah, tidak ada masalah. Pemerintah pasti bisa membangun. Banyak pembangunan terkendala karena persoalan tanah,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait sejumlah kampung yang telah diusulkan untuk menjadi kampung definitif. Cartensz mengatakan aspirasi tersebut akan menjadi catatan untuk dibahas dan didorong sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan bantuan rumah layak huni juga menjadi perhatian masyarakat. Mereka meminta agar program bantuan pemerintah, termasuk dari pemerintah pusat, diberikan secara merata dan tidak hanya terfokus pada distrik atau kampung tertentu.
Cartensz menyebut, masyarakat Hobart menyampaikan kondisi hunian yang masih terbatas. Bahkan, dalam satu rumah terdapat dua hingga tiga keluarga yang harus tinggal bersama.
“Ini menjadi aspirasi masyarakat dan akan menjadi catatan kita. Mereka berharap ada pemerataan bantuan, termasuk bantuan rumah layak huni,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi efisiensi anggaran saat ini memang menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah daerah dalam memperluas program pembangunan. Karena itu, aspirasi masyarakat Distrik Hobart akan menjadi bahan perhatian dan akan terus didorong melalui pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.
“Yang paling penting adalah pemerataan. Itu yang diminta masyarakat, sehingga kebutuhan dasar seperti jalan, kesehatan, pendidikan dan perumahan dapat diperhatikan secara adil,” pungkasnya.
