Cartensz Malibela Soroti Lambannya Penyerapan APBD 2026, Gubernur PBD Diminta Evaluasi OPD Cegah SILPA Membengkak

ISTORI NEWS : Anggota DPR Papua Barat Daya (DPRP PBD), Cartensz Malibela.

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Anggota DPRP Papua Barat Daya, Cartensz Malibela, mendesak Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Elisa Kambu, segera memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2026 maupun APBD Perubahan.

Desakan tersebut disampaikan Cartensz menyusul masih lambatnya realisasi sejumlah program kegiatan, baik pekerjaan fisik maupun penyaluran dana hibah yang tersebar di sejumlah OPD Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (19/11/2026).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, APBD Perubahan telah diserahkan pada 9 Oktober 2026. Namun, berdasarkan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum dieksekusi oleh OPD terkait.

“Kita berbicara soal penyerapan anggaran. Artinya, sudah satu bulan lebih sejak penyerahan APBD Perubahan, tetapi sampai saat ini masih ada beberapa kegiatan, baik fisik maupun hibah, yang belum dilaksanakan,” ujar Cartensz.

Ia menilai, dengan waktu efektif yang semakin terbatas, pemerintah provinsi harus bergerak cepat mengoptimalkan penyerapan anggaran agar pelaksanaan program pembangunan tidak berakhir dengan rendahnya realisasi belanja pada penghujung tahun anggaran.

Cartensz menjelaskan, belanja pemerintah melalui APBD memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Perputaran uang di Papua Barat Daya salah satunya bersumber dari belanja pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Perputaran uang di masyarakat Papua Barat Daya ini salah satunya juga berasal dari APBD itu sendiri, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. APBD menjadi salah satu penyumbang perputaran ekonomi dan perputaran uang di masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, ia meminta Gubernur Elisa Kambu mengambil langkah tegas dengan memerintahkan OPD agar segera mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan dan memiliki kejelasan perencanaan serta penganggaran.

Cartensz juga mengingatkan agar pemerintah tidak mencampuradukkan kegiatan yang sudah jelas peruntukannya dengan kegiatan yang masih bersifat gelondongan atau belum memiliki rincian yang pasti.

Menurutnya, kegiatan yang telah memiliki nama, alamat atau lokasi yang jelas, serta sudah tercantum dalam dokumen APBD Perubahan, harus segera dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan itu harus segera dieksekusi. Yang hari ini harus hati-hati untuk dieksekusi adalah kegiatan yang sifatnya gelondongan. Tetapi kegiatan yang sudah bernama, alamatnya jelas dan sudah masuk dalam APBD Perubahan, itu harus segera dilaksanakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Cartensz mengkhawatirkan lambatnya realisasi kegiatan tersebut berpotensi menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 dalam jumlah cukup besar.

Kekhawatiran itu, kata dia, didasarkan pada kondisi penyerapan anggaran yang hingga kini dinilai masih berjalan lambat, terutama pada belanja yang memiliki porsi besar dalam struktur APBD.

Ia menyebutkan, penyerapan anggaran untuk belanja rutin seperti pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas relatif dapat berjalan. Namun, perhatian serius perlu diberikan terhadap belanja fisik, pengadaan barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial yang tersebar di berbagai OPD.

“Kalau penyerapan untuk kegiatan rutin seperti gaji, perjalanan dinas dan lain-lain, itu oke. Tetapi belanja yang nilainya besar dalam APBD kita, sekitar 70 sampai 80 persen, berada pada belanja fisik, proyek, pengadaan barang dan jasa, termasuk hibah dan bantuan sosial,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa dibutuhkan keberanian dan kemampuan jajaran pemerintah daerah dalam mengambil langkah eksekusi anggaran, sepanjang seluruh prosesnya tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

Cartensz berharap Gubernur Papua Barat Daya segera melakukan evaluasi terhadap OPD yang belum menjalankan programnya, sehingga kegiatan yang telah dianggarkan dapat direalisasikan secara maksimal sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.

Pos terkait