Akses Hunian Dipercepat, Papua Kebagian 3.000 Rumah Subsidi 2026

ISTORINEWS.COM, Kota Sorong – Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI menargetkan pembangunan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi di wilayah Papua pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Target tersebut disampaikan dalam kegiatan Inspiratif Hunian untuk Rakyat Papua yang digelar di Kota Sorong, Minggu (26/4/2026), yang turut menghadirkan pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta pengusaha muda Papua.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa percepatan penyediaan rumah subsidi di Papua membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif pelaku usaha lokal.

“Kita ingin memastikan masyarakat Papua memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Ini tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah, tetapi harus melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha muda Papua sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Maruarar.

Ia menekankan, peran pengusaha muda Papua sangat strategis, tidak hanya dalam pembangunan perumahan, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Kita dorong pengusaha muda Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama dalam pembangunan perumahan di daerahnya sendiri,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP bersama BP Tapera juga memperkuat komitmen untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi melalui skema yang lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi masyarakat Papua.

Pemerintah, lanjut Maruarar, terus menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah, termasuk melalui dukungan pembiayaan jangka panjang dan subsidi yang lebih terjangkau.

“Kita ingin masyarakat Papua bisa memiliki rumah dengan skema yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan. Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain penetapan kuota 3.000 unit rumah subsidi, kegiatan ini juga menjadi forum diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk membahas berbagai tantangan pembangunan perumahan di Papua, seperti ketersediaan lahan, pembiayaan, hingga infrastruktur pendukung.

Para pengusaha muda Papua yang hadir menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung program perumahan nasional melalui pembangunan hunian subsidi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah berharap penyediaan rumah subsidi di Papua dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan dampak ekonomi yang luas, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha lokal.

Kementerian PKP pun menegaskan akan terus mendorong kolaborasi strategis guna mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Papua.