Demokrat Kawal Program Perumahan Prabowo, Faujia Helga Tampubolon Turun Langsung Kawal BSPS di Sorong

ISTORINEWS.COM, Kota Sorong – Komitmen mengawal program perumahan rakyat Presiden Prabowo Subianto ditegaskan langsung oleh Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat, Faujia Helga Br. Tampubolon, saat turun ke lapangan meninjau kondisi rumah warga di Kelurahan Klasabi, Kota Sorong, Sabtu (25/4/2026).

Dalam kunjungan kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut, Faujia menegaskan bahwa pihaknya siap berada di garda terdepan untuk memastikan program prioritas pemerintah, khususnya sektor perumahan rakyat, berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang menjadi salah satu upaya pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama di wilayah timur Indonesia.

“Program perumahan rakyat adalah salah satu prioritas Presiden Prabowo yang harus kita sukseskan bersama. Kami di Partai Demokrat siap mengawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Faujia.

Ia menegaskan, peran DPR RI tidak hanya sebatas fungsi pengawasan, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program nyata di lapangan.

Dalam peninjauan tersebut, Faujia melihat langsung kondisi rumah warga yang masih jauh dari standar kelayakan, mulai dari bangunan yang rapuh hingga keterbatasan fasilitas sanitasi. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti pentingnya percepatan program perumahan rakyat.

“Ini bentuk nyata sinergi legislatif dan eksekutif. Visi Presiden harus kita dorong bersama agar benar-benar hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.

Program BSPS di Kota Sorong mencakup ratusan unit rumah yang tersebar di sejumlah kelurahan dan menjadi bagian dari target pembangunan perumahan di Papua Barat Daya.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan rumah layak huni berbasis swadaya.

Faujia juga memastikan akan terus mengawal implementasi program tersebut agar berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke rakyat. Ini tanggung jawab politik sekaligus moral,” pungkasnya.