Anggota Fraksi Otsus DPR PBD, Cartensz Malibella Desak Transparansi Anggaran Rp13 Miliar untuk UMKM

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya-  Anggota Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat Daya, Cartensz Malibella, meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Koperasi dan UMKM agar membuka secara transparan melalui media masa penggunaan anggaran sebesar Rp13 miliar.

Ia menegaskan, keterbukaan informasi anggaran sangat penting agar publik mengetahui peruntukan dana tersebut serta memastikan program benar-benar menyentuh kebutuhan pelaku UMKM di daerah.

Cartensz menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, wajib membuka dokumen penggunaan anggaran kepada publik.

Menurutnya, dokumen tersebut merupakan dokumen publik yang tidak boleh ditutup-tutupi.

Ia juga menegaskan masyarakat berhak mengetahui secara jelas penggunaan anggaran, termasuk data penerima manfaat program, khususnya mama-mama Papua.

Karena itu, Cartensz meminta agar OPD memaparkan secara rinci jumlah penerima, pembagian dalam kelompok-kelompok, serta besaran anggaran yang dikelola.

“Lebih baik dibuka sekarang secara terbuka kepada masyarakat, karena ini menyangkut uang rakyat dan kepentingan publik,” tegas Cartensz.

Ia menambahkan, apabila keterbukaan tersebut tidak dilakukan, DPR Papua Barat Daya akan kembali membuka dan membahas persoalan tersebut dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada tahun 2026 dan tetap menyampaikannya kepada publik.

Cartensz mengungkapkan, sebelumnya Dinas Koperasi dan UMKM telah menyampaikan kepada DPR Papua Barat Daya adanya alokasi anggaran sebesar Rp13 miliar yang diperuntukkan bagi pendampingan usaha, pemberdayaan, serta pengembangan pasar bagi mama-mama Papua.

“Anggaran itu disampaikan langsung ke kami di DPR. Rekamannya ada. Mereka yang datang bicara, bukan DPR yang mengada-ada,” tegasnya.

Namun demikian, hingga kini Cartensz menilai belum ada realisasi nyata di lapangan. Janji yang disampaikan OPD terkait dinilai tidak sejalan dengan kondisi faktual yang dirasakan masyarakat, khususnya pedagang mama-mama Papua.

“Faktanya sampai hari ini tidak ada realisasi. Ini yang menimbulkan kekecewaan mama-mama Papua. Mereka sudah dijanjikan, tapi hasilnya kosong,” pungkas Cartensz.