Cartensz Malibella Nahkodai Pansus LKPJ, DPR PBD Targetkan Evaluasi Kinerja Pemprov PBD

ISTORI NEWS : Pansus LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 DPR Papua Barat Daya (PBD) mulai bergerak. Cartensz Malibella ditunjuk sebagai ketua pansus.

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 DPR Papua Barat Daya (PBD) mulai bergerak. Cartensz Malibella ditunjuk sebagai ketua pansus.

Pembentukan Pansus LKPJ ini berlangsung dalam rapat pleno I DPRP PBD dipimpin Ketua Dewan Ortis Sagrim didampingi Wakil Ketua I Anneke Lieke Makatuuk dan Wakil ketua II Fredy Marlisa di ruang rapat Dewan setempat, Rabu (1/4/2026).

Bacaan Lainnya

Dalam rapat perdana yang dipimpin Ketua Pansus, Cartensz Malibella, bersama Wakil Ketua Janto Yatam dan Sekretaris La Ode Samsir, sepakati sejumlah agenda strategis disepakati untuk mempercepat pembahasan LKPJ.

Ketua Pansus, Cartensz Malibella, menyampaikan bahwa rapat perdana tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting. Salah satunya, penetapan jadwal pembahasan LKPJ yang akan dilakukan pada 7 April 2025 mendatang.

“Dalam rapat perdana ini, kami telah menyepakati bahwa pada pekan depan, tepatnya tanggal 7 April 2025, akan dilaksanakan pembahasan sekaligus penetapan jadwal LKPJ,” ujarnya.

Selain itu, agenda rapat pada tanggal tersebut juga mencakup pemaparan persentase anggaran Pansus oleh Sekretariat Dewan (Sekwan).

Tidak hanya itu, Pansus juga akan membahas terkait tenaga ahli yang akan dilibatkan, termasuk staf pendamping guna mendukung kerja-kerja Pansus selama proses pembahasan berlangsung.

Cartensz menambahkan, pada agenda yang sama, pihaknya juga akan mendengarkan penyampaian pidato Gubernur terkait LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang seharusnya disampaikan kepada DPR sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah.

“Pidato Gubernur terkait LKPJ itu menjadi bagian penting yang harus kami dengarkan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan,” katanya.

Ia menegaskan, pembahasan LKPJ ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

“Melalui pembahasan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh program dan anggaran yang telah dijalankan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien ke depan,” tutupnya.

Pos terkait