Pemkot Sorong Ikut Perkuat Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah

ISTORINEWS.COM, Kota Sorong –Pemerintah daerah di Papua Barat Daya mulai memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan melalui penerapan Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KKPD, peluncuran SP2D Online, serta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Percepatan Implementasi SP2D Online bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua Barat Daya yang digelar di Hotel Vega, Kota Sorong, Jumat (7/8/2026).

Pemerintah Kota Sorong turut hadir dalam kegiatan tersebut. Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Lakku, hadir mewakili Pemkot Sorong.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang sekaligus memimpin penandatanganan PKS KKPD dan peluncuran implementasi SP2D Online.

Dalam sambutannya, Elisa Kambu menegaskan bahwa penerapan SP2D Online dan KKPD merupakan langkah strategis untuk mendorong tata kelola keuangan daerah yang semakin modern, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, SP2D Online akan memberikan kemudahan dalam proses pencairan dana secara elektronik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik. Sistem tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan transaksi serta memperluas penerapan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan daerah.

Gubernur menjelaskan, integrasi SP2D Online dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bank Papua diharapkan mampu menyederhanakan proses birokrasi, meminimalkan kesalahan administrasi, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, penerapan KKPD diharapkan dapat menciptakan transaksi pemerintah yang lebih aman, mudah dipantau, dan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan dengan dukungan dokumen pertanggungjawaban yang sah.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat Daya juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Papua, Bank Indonesia, BPKP, DPR Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua Barat Daya, serta seluruh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut.

Ia menilai peluncuran SP2D Online dan implementasi KKPD menjadi momentum penting bagi Papua Barat Daya dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Melalui penerapan kedua sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. (*)