Pemprov Papua Barat Daya Dorong Penggunaan Produk Lokal Lewat Fasilitasi P3DN

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menggelar kegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kamis (31/7/2025), di Hotel Belagri, Kota Sorong.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat Daya, Jhony Way. Dalam sambutannya, Jhony Way menegaskan pentingnya memprioritaskan produk dalam negeri, khususnya yang dihasilkan oleh pelaku usaha lokal Papua Barat Daya.

“Kita harus manfaatkan produk-produk lokal dalam setiap kegiatan pembangunan, baik konstruksi maupun sektor lainnya. Jangan sampai kita impor dari luar jika barang tersebut bisa diproduksi dengan standar mutu di daerah sendiri,” tegasnya.

Ia menambahkan, perencanaan kegiatan dan penyusunan anggaran harus mempertimbangkan potensi daerah, agar kebijakan pembangunan benar-benar berdampak pada ekonomi lokal.

Menurut Jhony, penggunaan produk lokal bukan hanya soal keberpihakan, tapi juga bagian dari upaya melindungi konsumen dan menciptakan daya saing melalui standarisasi produk.

“Penting bagi pelaku UMKM untuk memenuhi standar mutu, agar produk mereka bisa masuk dalam rantai pasok proyek-proyek pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jhony mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tengah mempersiapkan program pendidikan vokasi dan pembukaan fakultas baru di universitas negeri yang akan dibangun di Papua Barat Daya.

“Pendidikan kita harus hasilkan keterampilan, bukan sekadar ijazah. Ini penting untuk mendorong anak muda menciptakan produk unggulan daerah,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya, Suardi, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa penggunaan produk berstandar nasional, seperti SNI, menjadi fokus pemerintah untuk menjamin keselamatan dan kualitas produk.

“Contoh konkret adalah helm berstandar SNI yang terbukti melindungi pengguna jalan. Sebaliknya, produk tanpa standar bisa berbahaya,” jelasnya.

Suardi juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah terus mendorong realisasi ketentuan minimal 30 persen penggunaan produk dalam negeri dalam belanja APBD, sebagaimana amanat kebijakan nasional.

“Kalau ada produk yang bisa dihasilkan di Papua Barat Daya, kenapa harus ambil dari luar? Ini wujud dukungan pada UMKM lokal,” katanya.

Dalam hal pendampingan, pemerintah bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memberikan asistensi kepada pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi SNI.

“Pelaku usaha bisa menyurat ke BSN melalui kami. Nanti akan dilakukan pendampingan hingga proses sertifikasi. Kami hanya menjembatani,” ujar Suardi.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kendala dalam proses pendataan potensi daerah, terutama dari kabupaten dan kota.

“Meski sudah bersurat resmi, kami seringkali kesulitan mendapatkan data dari dinas di daerah. Ini menjadi tantangan besar dalam pemetaan potensi pelaku usaha,” ungkapnya.

Pemprov Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penggunaan produk dalam negeri sekaligus membenahi sistem pendataan dan koordinasi lintas wilayah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal serta memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen di seluruh wilayah provinsi.