Mendagri Terbitkan SK Pelantikan, Dua Unsur Pimpinan DPRP Papua Barat Daya Resmi Dikukuhkan

ISTORINEWS.COM, Sorong– Dua unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2025-2030 resmi dilantik melalui Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRP PBD, Rabu (23/4/2025).

Pelantikan kedua unsur pimpinan DPRP Papua Barat Daya itu sesuai putusan Menteri Dalam Negeri (Mendagti) Nomor : 100.2.1.4-2059 Tahun 2025, Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwaaakilan Rakyat Papua Barat Daya.

Kedua unsur pimpinan DPRP Papua Barat Daya yang dilantik merupakan perwakilan dari dua partai politik peraih kursi terbanyak kedua dan ketiga pada Pemilu legislatif Tahun 2024 lalu.

Mereka yang dilantik yakni, Wakil Ketua I Anneke Lieke Makatuuk dari Partai Demokrat dan Wakil Ketua II, Fredrik  Frans Adolof Marlissa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Acara diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubermur Papua Barat Daya oleh Sekretaris DPRP, Yohanis Naa, dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji dan dikukuhkan dengan penandatangan berita acara pengambilan sumpah.

Penyerahan palu sidang dari pimpinan sementara kepada Wakil Ketua I DPRP sebagai simbol estafet kepemimpinan.

Pengambilan sumpah/janji dua unsur pimpinan DPRP Papua Barat Daya itu dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Budi Santoso di hotel Vega Sorong.

Sidang Paripurna dihadiri 35 anggota DPRP Papua Barat Daya, Gubernur Papua Barat Daya beserta Forkopimda dan tamu undangan.

Wakil Ketua I DPRP Papua Barat Daya, Anneke Lieke Makatuuk dalam sambutannya menyampaikan terimakasih
dan penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Barat Daya untuk terlaksananya pelantikan pimpinan dewan.

“Jabatan ini Sebutkan sekedar kehormatan melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan DPR bekerja sebagai lembaga legislatif yang kuat transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Anneke Lieke Makatuuk.

Dikatakan, sebagai daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya memiliki peluang besar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Untuk itu pihaknya terus bekerja keras menyusun regulasi yang berpihak pada rakyat serta melakukan pengawasan yang efektif terhadap jalannya pemerintahan.

“Saya percaya bahwa kemajuan Papua Barat Daya tidak bisa dicapai hanya dengan kerja satu pihak saja tentunya kami bekerja bersama dengan gubernur Papua Barat Daya dalam melaksanakan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya,” tandasnya.

Gubernur Papua Barat Daya, Eliza Kambu, mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya merupakan Mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan.

“Oleh karena itu saya berharap kemitraan antara legislatif dan Eksekutif dapat terus terjalin secara harmonis dan ini mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan kepada masyarakat,” terang Gubernur Elisa Kambu.

Dikatakannya, Papua Barat Daya sebagai provinsi baru tentunya menghadapi banyak tantangan.

Menurutnya, sekarang ini dunia sedang tidak baik-baik saja, konflik geopolitik, krisis iklim ketidakpastian ekonomi global serta dinamika sosial yang kompleks menjadi tantangan nyata yang turut berdampak bagi Indonesia hingga ke daerah-daerah termasuk kita di Papua Barat Daya.

“Oleh karena itu pelantikan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Papua Barat Daya ini menjadi semakin penting dan strategis memperkuat kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif serta bersatu dalam satu semangat menghadirkan solusi bagi saya mempercepat pembangunan dan menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian ini,” tandasnya.