Kunjungan Komisi VI DPR RI ke Papua Barat Daya: Fokus pada Hilirisasi, Tol Laut, dan Keadilan Sosial

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya-
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) reses ke Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dalam masa Persidangan Empat Tahun Sidang 2024–2025.

Kunjungan ini melibatkan sejumlah mitra kerja dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan difokuskan pada isu strategis pembangunan kawasan timur Indonesia.

Rombongan Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Nurdin Halid tiba di Bandara DEO Sorong dan disambut secara adat oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, Dr. George Yarangga, serta Wakil Wali Kota Sorong, Anshar Karim.

Dalam sambutannya, Nurdin Halid menegaskan bahwa kawasan timur Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama karena kekayaan sumber daya mineral dan potensi maritim yang dimilikinya.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tak bisa dilepaskan dari karakteristik maritimnya. Transportasi laut adalah urat nadi penghubung antarpulau, yang menjamin mobilitas penduduk dan distribusi barang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya tantangan besar dalam pelaksanaan program tol laut, khususnya rendahnya utilisasi muatan balik kapal yang baru mencapai 30–40 persen. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab tingginya disparitas harga antara wilayah barat dan timur.

“Harga barang di wilayah timur bisa dua hingga tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan Jawa. Ini pekerjaan rumah kita bersama,” tambahnya.

Komisi VI DPR RI juga memfokuskan perhatian pada kebijakan hilirisasi mineral yang sedang didorong pemerintah. Nurdin mengapresiasi keberhasilan investasi industri smelter di Morowali dan Halmahera, namun menekankan bahwa dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan harus menjadi perhatian serius.

“Masih banyak keluhan ketidakadilan yang muncul dari masyarakat sekitar kawasan tambang, termasuk di media sosial. Konflik lahan, pencemaran, dan ketimpangan manfaat ekonomi perlu ditangani dengan pendekatan yang berkeadilan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa hal serupa tidak boleh terjadi di tanah Papua. Komisi VI DPR RI, kata Nurdin, hadir untuk mendengar langsung suara masyarakat dan menggali informasi dari kementerian dan BUMN terkait strategi pengembangan pelabuhan, optimalisasi industri pelayaran, serta keberlanjutan industri ekstraktif.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini merupakan bentuk komitmen Komisi VI DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis fakta lapangan, demi menciptakan pembangunan yang merata dan inklusif, khususnya di wilayah timur Indonesia.