Pemprov Papua Barat Daya Dorong Penguatan Ekonomi Daerah Lewat Workshop BLUD 2025

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya- Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya menggelar Workshop Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 2025 di Hotel Belagri, Kota Sorong, Kamis (23/7/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran BLUD dalam mendukung pelayanan publik dan peningkatan ekonomi daerah.

Workshop dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, didampingi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan, Dr. George Yarangga.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau menyatakan bahwa BLUD merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang fleksibel, efisien, dan akuntabel. Ia menekankan peran strategis BLUD dalam meningkatkan kualitas layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi daerah.

“BLUD harus mampu menjadi unit pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada hasil, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lebih dari itu, BLUD juga harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” tegas Ahmad.

Ia juga mendorong peserta workshop untuk memanfaatkan forum ini sebagai ajang diskusi dalam menyusun strategi penguatan BLUD guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini dinilai masih rendah.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, Eksan Musaad, melaporkan bahwa sejak terbentuknya provinsi baru ini, pihaknya telah melakukan pemetaan awal terhadap struktur ekonomi daerah.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya sempat menurun usai pemekaran, dari 21,11 persen saat masih bergabung dengan Papua Barat menjadi 1,8 persen pada 2022. Namun angka ini kembali meningkat menjadi 3,8 persen pada 2023, dan naik lagi menjadi 4,82 persen pada triwulan I 2025.

Meski demikian, Eksan mengungkapkan masih terdapat tantangan besar seperti pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal, rendahnya akses pendidikan dan kesehatan, serta tingginya angka kemiskinan.

“Pendapatan Asli Daerah kita masih sekitar Rp176 miliar atau hanya 10 persen dari total APBD, yang menunjukkan ketimpangan fiskal yang harus segera dibenahi,” ujarnya.

Eksan menegaskan bahwa pembentukan BLUD menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara efektif dan efisien.

Melalui workshop ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi, fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan