Papua Barat Daya Gelar Konsultasi Publik KLHS, Bahas Isu Pembangunan Berkelanjutan

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya– Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Quick of Meeting Konsultasi Publik I terkait penyaringan isu pembangunan berkelanjutan.

Forum ini berlangsung di Vega Hotel Sorong, Selasa (9/9/2025), dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), LSM lingkungan, serta unsur Forkopimda.

Kepala DLHKP Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menjelaskan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam rencana pembangunan wilayah.

“KLHS RTRW adalah kajian yang dilakukan sebagai bagian dari penyusunan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah. Tujuannya untuk memastikan pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus memperhatikan daya dukung dan daya tampung,” ujar Kelly.

Ia menekankan perlunya pengawalan bersama terhadap perencanaan tata ruang agar pembangunan di masa mendatang tidak menimbulkan masalah lingkungan maupun konflik lahan.

Kelly mencontohkan, sejumlah wilayah di Papua Barat Daya sudah menghadapi persoalan serius seperti banjir di Kota Sorong dan sekitarnya.

“Proses penyusunan tata ruang sudah selesai dan final. Saat ini kita sedang mengintegrasikan ruang laut dan darat agar menjadi satu kesatuan perencanaan,” tambahnya.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Alfonz Kambu, menegaskan pembangunan di tanah Papua harus berpihak pada masyarakat adat serta memperhatikan sejarah sosial budaya.

“Selama 16 tahun terakhir, kebijakan pembangunan seringkali meninggalkan masyarakat Papua sebagai korban. Pembangunan bukan sekadar proyek atau eksperimen. Semua pihak, termasuk tokoh adat, akademisi, dan masyarakat harus dilibatkan,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa tata ruang wilayah dan kebijakan daerah harus berpijak pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Papua Barat Daya, Jhony Way, menekankan bahwa penyusunan KLHS menjadi fondasi pembangunan daerah dalam jangka panjang.

“Provinsi Papua Barat Daya masih baru. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi dasar pembangunan 5, 10 hingga 20 tahun ke depan,” jelas Jhony Way.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hutan dan melibatkan masyarakat adat dalam setiap kebijakan pembangunan. Menurutnya, investasi perlu terus didorong agar daerah tidak hanya bergantung pada APBD.

“Tidak ada daerah yang bisa maju jika hanya mengandalkan dana pemerintah. Investasi harus memberi manfaat dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat,” pungkasnya.