Seminar JMSI PBD Tekankan Profesionalisme dan Etika Pers di Papua Barat Daya

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) pada 8 Februari 2026 dan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026, Pengurus Daerah JMSI Papua Barat Daya menggelar Seminar Nasional bertema “Harmonisasi Polri dan Pers di Papua Barat Daya” di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers serta penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Deklarasi Bersama jajaran Polda Papua Barat Daya guna mewujudkan harmonisasi antara Polri dan insan pers dalam menyajikan informasi yang transparan, profesional, dan berkeadilan sesuai kode etik masing-masing profesi.

Simbol Sinergi

Seminar nasional ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Papua Barat Daya, Eltje Salomina, yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan.

Dalam sambutannya, Eltje Salomina menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di era digital dengan arus informasi yang begitu cepat, seluruh pihak dituntut bertanggung jawab menjaga ruang publik tetap sehat dan kondusif.

“Pers dan Polri memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas. Karena itu, sinergi harus dibangun di atas saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan, Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara pers sebagai pilar keempat demokrasi berperan menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lanjutnya, mendukung penuh penguatan koordinasi tersebut untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah persatuan.

Peran Strategis JMSI

Ketua JMSI Papua Barat Daya, Zakarias Abner Balubun, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk nyata kolaborasi antara Dewan Pers, Polri, dan JMSI Papua Barat Daya sebagai inisiator.

Ia menjelaskan, JMSI merupakan salah satu dari 11 konstituen Dewan Pers yang berperan menjaga profesionalisme dan kualitas perusahaan pers di Indonesia.

JMSI juga menjadi jaringan pemilik perusahaan media yang mendorong tertib administrasi serta legalitas pendirian perusahaan pers, khususnya di wilayah Papua Barat Daya.

“Media yang sehat, beretika, dan jujur masih perlu diperkuat dari sisi ekonomi. Perusahaan pers saat ini masih membutuhkan dukungan agar tetap bertahan dan tidak mudah gulung tikar, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah,” kata Zakarias.

Ia berharap, di usia ke-6 ini, JMSI terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya melalui pers yang profesional dan bertanggung jawab.

Perkuat Demokrasi dan Stabilitas

Ketua Panitia Sosialisasi dan Seminar Nasional, Yohanes Sole, menuturkan bahwa pers dan Polri merupakan dua institusi strategis dalam kehidupan demokrasi.

Pers memiliki fungsi kontrol sosial, penyampai informasi, dan edukasi publik, sementara Polri bertugas menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum.

Dalam era digital dengan arus informasi yang cepat dan masif, harmonisasi antara Polri dan insan pers menjadi sangat penting untuk memastikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Seminar menghadirkan Direktur Reskrimsus Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Iwan P. Manurung, yang mewakili Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo. Selain itu, hadir secara daring Anggota Pokja Dewan Pers Erick Tanjung serta Pengurus Pusat JMSI Satria Utama Batubara.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk diskusi publik, talkshow interaktif, forum silaturahmi, pemaparan materi, dan sesi tanya jawab. Peserta terdiri dari unsur Polri, wartawan dan pimpinan media, organisasi pers, pemerintah daerah, instansi vertikal dan Forkopimda, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

Melalui kegiatan ini, JMSI Papua Barat Daya berharap terbangun dialog yang terbuka, konstruktif, dan solutif guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan media, sekaligus menjaga iklim demokrasi yang sehat di Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38 di Indonesia.