Usulan Pemekaran DOB Imekko telah Masuk dalam Ampres, Berharap Tahun ini Pemerintah Cabut Moratorium

ISTORINEWS.COM, Jakarta- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terus berupaya mendorong pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Imekko melalui pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI.

Sehari sesudah dilantik secara serentak di istana negara oleh Presiden Prabowo, bupati dan wakil bupati Sorong Selatan, Petronella Krenak dan Yohan Bodori langsung bekerja.

Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori menyebutkan aspirasi pemekaran DOB dimulai sejak Bagian Pemerintahan Provinsi Papua Barat saat itu.

Dalam pemaparannya kepada pemerintah Pusat dan Komisi II DPR RI bahwa masyarakat Imekko yang ada di Kabupaten Sorong Selatan menginginkan adanya pemekaran Daerah Otonom Baru itu.

“Masyarakat Imekko yang ada di Kabupaten Sorong Selatan sangat menginginkan adanya pemekaran wilayah. Sebab wilayah Imekko butuh sentuhan pembangunan yang maju dari pemerintah pusat,” ujar Yohan Bodori usai dilantik sebagai Wakil Bupati Sorong Selatan oleh Presiden Prabowo, 20 Februari 2025 lalu.

Kata Bodori, pemekaran wilayah Imekko sebagai kabupaten Baru di Provinsi Papua Barat Daya sangat penting.

“Tujuannya agar masyarakat juga bisa menikmati kemajuan pembangunan seperti transportasi dan komunikasi yang sama juga dengan daerah-daerah lain di Indonesia,” jelasnya.

Menurut mantan kepala dinas Pendidikan Sorong Selatan ini, Pemerintah pusat dan DPR RI harus melihat tingkat kesulitan masyarakat yang ada di wilayah Imekko kabupaten Sorong Selatan.

Dimana akses transportasi dan komunikasi, serta tingkat geografis yang sulit dirasakan oleh masyarakat saat ini di wilayah Imekko.

Dengan tingkat kesulitan yang ada maka masyarakat Imekko berharap adanya pemekaran daerah otonom baru di wilayah itu.

“Wilayah Imekko harus berdiri sendiri sebagai daerah otonom baru, supaya bisa berkembang. Imekko punya sumber daya alam yang melimpah sehingga bisa menopang kemajuan pembangunan,” kata Bodori.

Ia pun menyebutkan aspirasi masyarakat Imekko sudah disampaikan kepada pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI sehingga sudah masuk dalam amanat presiden (Ampres).

“Saat ini usulan pemekaran kabupaten Imekko sudah masuk dalam Ampres atau amanat presiden, sehingga diharapkan tahun 2025 ini, pemerintah akan mencabut moratorium DOB.

Yohan Bodori berharap dukungan penuh dari masyarakat Imekko yang ada di Sorong Selatan dan dimana saja berada, percayakan pemerintah yang bekerja, dan masyarakat pemerintah daerah tinggal melengkapi dokumen apa saja yang diminta pemerintah pusat.