ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya- Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Faujia Helga Tampubolon, meminta PT Pelindo Cabang Sorong untuk segera menyelesaikan sengketa lahan yang diklaim oleh warga sebagai milik pribadi.
Menurut Faujia, percepatan penyelesaian konflik lahan sangat penting demi kelancaran pembangunan area penumpukan peti kemas yang saat ini terhambat.
“Jika memang lahan itu adalah hak warga yang mengklaim secara sepihak, selesaikan secara adil, misalnya melalui pemberian kompensasi yang layak. Namun jika klaim tersebut tidak berdasar, maka harus ada sikap tegas dari Pelindo agar proses pembangunan tidak terganggu,” tegas politisi Partai Demokrat itu saat diwawancarai, Kamis (24/7/2025).
Ia menekankan bahwa Pelindo tidak boleh mengabaikan persoalan tersebut karena jika dibiarkan berlarut, negara bisa dirugikan, baik dari segi ekonomi maupun keselamatan.
“Penumpukan peti kemas yang tidak tertata dan tidak didukung oleh perluasan lahan yang memadai berisiko menyebabkan kecelakaan kerja atau gangguan operasional,” ujarnya.
Soroti Kapal Tol Laut
Selain itu, Faujia juga menyoroti pelayanan kapal Tol Laut oleh PT Pelni yang dinilai belum optimal, khususnya di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Ia menyayangkan karena kapal Pelni hanya masuk ke satu atau dua titik pelabuhan di Raja Ampat dan itu pun hanya sebulan sekali.
“Akibatnya, masyarakat dari 117 kampung lainnya harus menggunakan perahu kecil atau longboat menuju pelabuhan besar. Ini menyulitkan mobilitas dan distribusi logistik,” jelasnya.
Menurutnya, akses yang terbatas tersebut turut memicu disparitas harga bahan kebutuhan pokok. Ia mencontohkan harga cabai rawit di wilayah tertentu bisa mencapai Rp200 ribu per kilogram, sementara di Kota Sorong hanya sekitar Rp60 ribu.
“Kalau kapal Pelni bisa masuk langsung ke titik-titik strategis, distribusi logistik akan lebih lancar dan harga-harga kebutuhan pokok bisa ditekan,” pungkas Faujia.
Hari ini : 417
Kemarin : 853
Total Kunjungan : 312685
Hits Hari ini : 811
Who's Online : 6