ISTORINEWS.COM, Kota Sorong – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sorong menggelar Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Sorong di Gedung Lambert Jitmau, Pemkot Sorong, Senin (7/9/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), operator data OPD, BPS Kota Sorong, kepala distrik hingga lurah, sebagai upaya memperkuat tata kelola data dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, menegaskan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah harus disusun berdasarkan data yang akurat, bukan asumsi.
“Jangan sekali-kali membuat perencanaan atau kegiatan tanpa data yang benar. Kalau tidak dilakukan, saya pastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan itu tidak benar,” tegas Ruddy.
Menurutnya, data harus dikumpulkan sesuai standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Data yang tidak valid akan berdampak langsung terhadap ketepatan kebijakan dan program pemerintah, termasuk dalam penanganan kemiskinan dan stunting.
Ruddy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara OPD dan BPS. Ia menjelaskan, BPS bukan satu-satunya pengumpul data, tetapi memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dan memastikan metode pengumpulan data sesuai standar.
“Kalau data yang kita kumpulkan tentang stunting tidak sesuai dengan SOP, variabel yang diukur tidak sesuai, tentu data yang kita dapatkan tidak sesuai. Kalau datanya tidak sesuai, maka program untuk memberantas stunting pasti akan salah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Sorong, Tri Rotua Maulina Siagian, mendorong Pemkot Sorong memperkuat penerapan Satu Data Indonesia sebagai dasar tata kelola pemerintahan berbasis data.
Tri menjelaskan, SDI bertujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi.
“Data yang kita pakai dalam pemerintahan itu betul-betul harus akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Tri.
Ia menambahkan, penerapan SDI mencakup pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Setiap OPD diharapkan menyediakan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Datanya ada dulu, baru kita bikin kebijakan ataupun penyusunan perencanaan,” ujarnya.
Melalui Forum Satu Data, Pemkot Sorong diharapkan mampu menyatukan persepsi dan memperkuat integrasi data seluruh OPD, sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun secara lebih tepat sasaran, transparan, terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.
