ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Pelanggaran lalu lintas masih didominasi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan tidak melengkapi dokumen kendaraan. Hal ini terungkap dari hasil pelaksanaan Operasi Patuh Dofior 2026 yang digelar Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Papua Barat Daya bersama jajaran Polres selama 14 hari.
Dalam operasi yang berakhir pada Minggu (8/11/2026) tersebut, petugas berhasil menjaring sebanyak 1.170 kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 79 pelanggar dikenakan tindakan tilang manual, sedangkan 1.086 lainnya diberikan teguran.
Hasil pelaksanaan operasi tersebut disampaikan Dirlantas Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Sigit Hari Wibowo, melalui Paur Subbag Renmin Ops Bagbin Opsnal Ditlantas Polda Papua Barat Daya, Ipda Hary Susanto Matana.
Ia menjelaskan, pelanggaran yang paling banyak ditemukan yakni pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm serta tidak melengkapi persyaratan kendaraan bermotor, terutama Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan surat-surat kendaraan.
“Jenis pelanggaran paling banyak didominasi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan tidak melengkapi kendaraan. Untuk kelengkapan kendaraan, pelanggaran yang banyak ditemukan yakni TNKB serta surat-surat kendaraan bermotor,” jelas Hary.
Menurutnya, pelaksanaan Operasi Patuh Dofior 2026 mengacu pada petunjuk Korlantas Mabes Polri dengan menerapkan tiga pola kegiatan, yakni preemtif sebesar 20 persen, preventif 50 persen, serta represif atau penegakan hukum sebesar 30 persen.
Langkah preventif dilakukan melalui pengaturan lalu lintas, patroli, pengawalan, serta meningkatkan kehadiran personel kepolisian di lapangan. Sementara upaya preemtif difokuskan pada edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, termasuk menyambangi sekolah-sekolah dan pangkalan ojek, baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir.
Selain itu, Ditlantas Polda Papua Barat Daya juga terus menjalankan program pembagian helm kepada masyarakat. Program yang telah berlangsung kurang lebih dua tahun sejak terbentuknya Ditlantas Polda Papua Barat Daya tersebut menyasar pelajar hingga pengemudi ojek online dan ojek pangkalan.
“Program pembagian helm sudah dan sedang berjalan. Kami telah membagikan helm ke sekolah-sekolah maupun pangkalan ojek, termasuk ojek online dan ojek pangkalan,” ungkapnya.
Hary menegaskan, Operasi Patuh Dofior tidak semata-mata berorientasi pada penindakan terhadap pelanggar, tetapi juga bertujuan menekan angka pelanggaran lalu lintas dan mengurangi fatalitas korban kecelakaan, baik selama operasi maupun setelah kegiatan berakhir.
Terkait pengembalian barang bukti kendaraan maupun dokumen yang diamankan petugas, ia menjelaskan bahwa prosesnya dilakukan sesuai ketentuan melalui mekanisme persidangan di pengadilan.
Bagi pelanggar yang menerima blanko biru, pembayaran denda dapat dilakukan melalui Bank BRI menggunakan kode pembayaran yang dikirimkan petugas melalui SMS. Sementara pelanggar yang menerima blanko merah harus mengikuti mekanisme persidangan sesuai ketentuan.
“Baik blanko biru maupun merah tetap melalui proses persidangan di pengadilan. Namun, untuk blanko biru, pembayaran dapat dilakukan melalui rekening negara dan persidangannya bisa diwakilkan oleh petugas,” jelasnya.
Ia menambahkan, sidang tilang umumnya dijadwalkan setiap hari Jumat. Dengan demikian, pelanggar yang terkena tilang pada pekan berjalan dapat mengikuti proses persidangan pada pekan berikutnya sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Meski Operasi Patuh Dofior 2026 resmi berakhir pada Minggu (8/11/2026), Ditlantas Polda Papua Barat Daya bersama jajaran tetap melanjutkan kegiatan kepolisian di lapangan dengan mengutamakan langkah preventif.
Pada hari terakhir operasi, personel melaksanakan patroli, menyambangi masyarakat dan jemaat yang selesai menjalankan ibadah, serta mengatur arus lalu lintas di depan gereja-gereja yang berada di sepanjang jalan raya.
Melalui operasi tersebut, Ditlantas Polda Papua Barat Daya berharap kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas semakin meningkat. Dengan demikian, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Papua Barat Daya dapat terus terjaga. (*)
