ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan dirinya tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa uang dari Jakarta yang masuk ke Tanah Papua selalu disertai laras senapan, pos militer maupun kebijakan yang merugikan masyarakat Papua.
Penegasan tersebut disampaikan Elisa Kambu usai mengikuti Sidang Paripurna di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (25/9/2026), menyusul beredarnya sebuah pernyataan di media sosial TikTok yang mencatut narasi mengenai pembangunan dan kebijakan pemerintah di Tanah Papua.
Pernyataan yang viral itu diketahui berasal dari salah satu akun TikTok bernama Beatrix Wanane. Dalam narasi tersebut disebutkan, “uang dari Jakarta tidak datang dengan tangan kosong, ia datang bersama laras senapan, pos militer dan deretan peraturan yang dibuat tanpa bertanya kepada orang Papua. Setiap triliun yang dikirim selalu diiringi dengan tangisan mama-mama yang kehilangan dusun dan anak-anak yang kehilangan masa depan.”
Elisa membantah bahwa pernyataan tersebut berasal darinya. Ia menjelaskan bahwa pembicaraan yang disampaikannya berkaitan dengan situasi pembangunan di Papua Barat dan Tanah Papua secara umum.
“Dari berbagai, kalau kita bisa lihat, mungkin dari perkebunan yang ada, mungkin tambang yang ada, dan lain sebagainya, itu kan tidak mungkin ada orang Papua di situ. Jadi secara normatif saja begitu. Bukannya di sini memang ada beberapa terakhir, saya lihat juga ada beberapa orang yang pernyataan-pernyataan terakhir yang berkenaan dengan uang dan lain sebagainya, sebenarnya bagi saya, saya tidak pernah ada pernyataan semacam begitu dan tidak pernah juga menolak TNI, tidak juga pernah menolak kehadiran negara di sini. Karena kita semua punya tanggung jawab bersama untuk membangun negeri ini bersama-sama,” kata Elisa.
Menurutnya, pembangunan Tanah Papua merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai aparatur negara yang dipilih oleh rakyat, Elisa menegaskan komitmennya untuk mendedikasikan diri dalam pembangunan bangsa dari Papua.
“Kami sebagai aparatur negara, kita bersumpah, kita dipilih rakyat, saat ini mendedikasikan diri untuk membangun bangsa ini, membangun Indonesia mulai dari Papua sini. Jadi kita tidak mungkin akan berdiri sendiri begitu. Kita di Tanah Papua, lebih khusus di Papua Barat Daya ini ya, dengan adanya penambahan, pemekaran daerah otonom baru ya, waktu penambahan kabupaten, sekarang provinsi jadi enam, kita berharap ini bisa menjadi pemicu untuk percepatan pembangunan di Papua,” ujarnya.
Elisa mengatakan, pemekaran wilayah di Tanah Papua tidak hanya diharapkan mempercepat pembangunan, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Tanah Papua percepatan pembangunan, tapi juga pemerataannya. Kita harapkan seperti itu. Jadi selama ini sinergi kita untuk membangun ini kan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Kita di daerah juga masih ketergantungan, kita masih penuh ada di pemerintah pusat. Kita di daerah belum bisa membiayai diri sendiri,” katanya.
Ia menegaskan, tidak benar jika bantuan atau anggaran dari pemerintah pusat selama ini selalu dikaitkan dengan kehadiran senjata atau militer.
“Jadi tidak benar kalau kita ini selama ini tidak menerima atau uang yang datang itu selalu disertai dengan dibungkus dengan senjata atau apa. Itu sudah tidak benar juga, itu informasi menyesatkan bahwa negara selalu hadir di sini. Kebijakan negara untuk memajukan negeri ini ada,” tegasnya.
Lebih lanjut, Elisa menjelaskan bahwa berbagai kebijakan pemerintah pusat juga diarahkan untuk mempercepat pembangunan sekaligus memberikan perlindungan dan ruang afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Salah satunya pemekaran ini juga salah satu upaya untuk pemerataan. Otsus itu juga salah satu kebijakan pemerintah untuk kecepatan di sini dan memberikan proteksi untuk orang Papua, di mana ada anggota DPR pengangkatan khusus yang hanya orang asli Papua, ada Majelis Rakyat Papua yang di belahan dunia ini ada proteksi ASN kalau pengangkatan 80 persen, 20 persen,” jelasnya.
Menurut Elisa, kebijakan afirmasi juga diberikan dalam hal promosi jabatan sepanjang anak-anak Papua memenuhi persyaratan. Namun, ia menekankan bahwa pembangunan tetap membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Kalau promosi jabatan sepanjang anak-anak Papua memenuhi persyaratan diberi prioritas. Tapi kita juga tidak mungkin sendiri, kita juga butuh saudara-saudara kita lain juga. Tapi prosentasinya tetap kita beri dominan untuk orang-orang, anak-anak Papua lah. Jadi sekali lagi kita sama-sama bertanggung jawab untuk memajukan negeri ini,” katanya.
Elisa juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak membangun narasi yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat Papua. Menurutnya, keamanan dan stabilitas menjadi bagian penting agar pembangunan dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.
“Tidak boleh ada adu domba di antara kita. Tidak boleh ada yang mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu. Keamanan juga kita perlu. Mereka ada di tempat ini aman. Kita bisa membangun, kita bisa beraktifitas begitu,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana narasi yang beredar di media sosial tersebut.
“Jadi sekali lagi, saya pribadi tidak pernah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan seperti itu. Yang ada uang dibungkus dengan apa-apa, itu tidak benar itu,” tutup Elisa.
