Franky Umpain: Pembangunan Papua Harus Libatkan OAP dan Hargai Kearifan Lokal

ISTORINEWS.COM, Jakarta – Ketua Harian Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat Daya, Franky Umpain, menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Koordinasi Terpadu (RKT) yang digelar oleh Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Rapat tersebut mengusung tema “Membangun Paradigma Baru Pertahanan di Papua Menghadapi Ancaman Separatisme dan Tantangan Geopolitik.”

Selain Franky Umpain, turut hadir sebagai narasumber Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Ganewati Wuryandari serta perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam kesempatan itu, Franky yang juga Anggota DPR Papua Barat Daya dari jalur pengangkatan, membawakan materi berjudul “Peran dan Tantangan Orang Asli Papua (OAP) dalam Membangun Paradigma Baru Pertahanan Papua.”

Ia memaparkan sejumlah faktor penyebab masih tumbuhnya bibit disintegrasi di Tanah Papua, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan khusus, termasuk pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) sejak tahun 2001.

Menurutnya, posisi strategis Papua di antara Samudera Hindia dan Pasifik menjadikan wilayah ini memiliki nilai geopolitik tinggi yang menarik perhatian banyak negara kawasan.

“Sejarah konflik di Papua sudah berlangsung lama, sejak masa pendudukan Belanda hingga sekarang. Banyak korban dari masyarakat maupun aparat, yang menimbulkan trauma mendalam. Stigma separatis juga memperburuk keadaan dan menimbulkan kecurigaan kolektif terhadap OAP,” ujar Franky.

Ia menilai kondisi sosial dan pendekatan kebijakan yang belum tepat menjadi salah satu faktor lambatnya pembangunan di Papua.

“Di Papua terlalu banyak lembaga kultur sehingga tidak jelas siapa yang benar-benar mengurus adat dan budaya. Selain itu, pendekatan pemerintah masih didominasi oleh cara-cara militer,” tambah pria asal Raja Ampat tersebut.

Franky menekankan, untuk mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai, perlu langkah-langkah nyata seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar OAP, pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang melibatkan masyarakat adat, serta pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua secara berkelanjutan.

“Pengembangan ekonomi harus memperhatikan kearifan lokal dan mendorong keterlibatan OAP yang lebih besar di sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan begitu, akan tercipta solusi yang mampu mengakhiri konflik berkepanjangan di Tanah Papua,” tutupnya. (rls)