Kontraktor OAP Gelar Aksi di Balai Jalan Nasional, KAPP Desak Keberpihakan Nyata Sesuai Otsus

ISTORINEWS.COM, Kota Sorong – Sejumlah kontraktor Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat, Satker PJN Wilayah II Sorong, Selasa (13/1/2026).

Aksi tersebut menuntut keberpihakan nyata pemerintah dalam pemberdayaan pengusaha OAP sesuai amanat Otonomi Khusus (Otsus).

Ketua KAPP Papua Barat Daya, Thomas Jafferson Baru, menegaskan bahwa inti dari Otsus adalah keberpihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap Orang Asli Papua, termasuk dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

“Pembangunan di Tanah Papua wajib memberdayakan orang asli Papua. Ini sudah diatur jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 dan Perpres terbaru Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” tegas Thomas kepada wartawan.

Namun, menurutnya, selama ini aturan tersebut tidak dijalankan secara konsisten. Ia menyebut masih banyak proyek strategis yang justru dikerjakan oleh pihak luar Papua, bahkan dengan praktik “pinjam bendera” perusahaan OAP.

“Yang terjadi selama ini, perusahaan luar hanya pinjam bendera perusahaan Papua, tapi mereka sendiri yang kerja. Orang Papua hanya dijadikan formalitas. Ini mafia pengadaan,” ungkapnya.

Thomas juga mengkritik nilai pekerjaan yang diberikan kepada kontraktor OAP yang dinilai tidak manusiawi dan tidak mendorong pertumbuhan usaha.

“Kami selalu dikasih pekerjaan kecil, 50 juta, 100 juta. Kapan kami mau besar? Kenapa tidak diberi kesempatan tender 500 juta, 1 miliar, bahkan 5 miliar? Orang Papua juga mampu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua sudah mengatur keberpihakan terhadap kontraktor OAP, namun banyak pejabat di balai yang dinilai tidak memahami atau sengaja mengabaikan regulasi tersebut.

Dalam aksi tersebut, KAPP menyampaikan ultimatum kepada pihak balai. Jika dalam waktu satu minggu tidak ada tindak lanjut, mereka mengancam akan melakukan aksi lanjutan berupa pemalangan kantor.

“Hari ini kami sudah sepakat dengan staf dan pihak kepolisian. Kami beri waktu satu minggu untuk pertemuan resmi dengan dua Satker yang ada di sini. Jika tidak ada jawaban, kami akan palang kantor dan minta Kepala Balai dari Manokwari datang langsung,” tegas Thomas.

Ia juga menyayangkan ketidakhadiran para pejabat terkait saat aksi berlangsung.
“Masyarakat datang dengan baik, tapi pejabat tidak ada di tempat. Ini pelayanan publik, tidak boleh menghindar dengan alasan ke Jakarta atau alasan lainnya,” tutupnya.

Aksi demonstrasi dari awal sampai akhir berlangsung aman dan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.

Hingga selesai aksi damai yang dilakukan oleh kontraktor Orang Asli Papua di kantor BPJN Papua Barat Satkr PJN Wilayah II Sorong, tidak satu pun pimpinan atau pejabat di kantor itu keluar untuk menemui masa aksi.