Data Tak Sinkron dan Fasilitas Minim, Dishub PBD Dapat Catatan dari Pansus

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPR Papua Barat Daya menyoroti kelengkapan fasilitas dan ketidaksinkronan data pada Dinas Perhubungan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama OPD mitra Komisi III, Senin (13/04/2026).

RDP tersebut merupakan bagian dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.

Dalam pertemuan itu, Pansus bersama pimpinan dan anggota Komisi III mendengarkan pemaparan Dinas Perhubungan terkait pelaksanaan program kegiatan serta realisasi penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025.

Wakil Ketua Pansus LKPJ Gubernur, Yanto Yatam, mengatakan pihaknya memberikan sejumlah catatan penting kepada Dinas Perhubungan, khususnya terkait kelengkapan fasilitas di sektor perhubungan di wilayah Papua Barat Daya.

Menurutnya, pembenahan fasilitas menjadi hal krusial seiring dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor retribusi.

“Kita tidak bisa melakukan penarikan retribusi jika fasilitasnya belum memadai. Karena itu, kami beri catatan agar ke depan Dinas Perhubungan dapat membenahi fasilitas yang ada sehingga mendukung peningkatan pendapatan daerah,” ujar Yanto.

Ia menambahkan, pemerintah daerah harus lebih fokus pada sektor-sektor yang berpotensi menjadi sumber PAD dengan didukung fasilitas yang memadai.

Sementara itu, Ketua Pansus Cartensz Malibela juga mendorong Dinas Perhubungan untuk segera mengaktifkan kembali sejumlah terminal guna mempermudah akses layanan transportasi bagi masyarakat.

Selain itu, Pansus turut menyoroti adanya data yang belum sinkron serta sejumlah aset yang dinilai belum optimal pengelolaannya pada tahun 2025.

“Terkait Dinas Perhubungan, masih ada beberapa data yang belum sinkron dan ini akan menjadi catatan dalam rekomendasi kami. Termasuk aset yang belum dioptimalkan, kami minta agar segera dibenahi pada tahun ini dan ke depan,” tutup Cartensz.