ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Koalisi Masyarakat Sipil dan Masyarakat Adat se-Tanah Papua menegaskan penolakan terhadap berbagai proyek pembangunan, investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai mengancam tanah adat serta ruang hidup masyarakat Papua.
Sikap tersebut disampaikan dalam PAPEDA Summit 2026 yang berlangsung 2–4 September 2026 di Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Forum ini menjadi ruang konsolidasi masyarakat sipil dan masyarakat adat untuk bertukar pengalaman sekaligus mengkritisi kebijakan pembangunan yang dinilai belum melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak atas wilayah adat.
Sekretaris Eksekutif FOKER LSM Papua, Abner Mansai, menegaskan pemerintah seharusnya hadir membangun masyarakat adat agar dapat hidup mandiri dan berkelanjutan.
Abner Mansai denganbtegas menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut;
“Pemerintah seharusnya datang membangun, agar masyarakat adat dapat hidup mandiri secara berkelanjutan. Bukan datang merampas kekayaan alam milik masyarakat adat.”
1. Tanah Papua bukan tanah negara maupun tanah kosong.
Abner menegaskan tanah Papua merupakan tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun kepada masyarakat adat.
2. Tolak PSN dan pembangunan yang meminggirkan masyarakat adat.
Aktivis Front Masyarakat Domberai, Apey, menilai PSN tidak boleh dijadikan alasan untuk mengambil alih ruang hidup masyarakat adat.
3. Lindungi perempuan, hutan dan generasi Papua. Tokoh perempuan adat, Marlince Siep, menyoroti dampak investasi dan pembangunan terhadap perempuan serta anak-anak Papua karena hutan menjadi sumber pangan, obat-obatan dan ruang kehidupan.
4. Kedepankan perlindungan hak masyarakat adat dan pendekatan persuasif.
Koalisi meminta pemerintah daerah berani membela hak masyarakat adat, menghentikan investasi yang merusak ruang hidup, serta mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani persoalan di Tanah Papua.
Dalam pernyataan sikapnya, koalisi juga meminta militer dikembalikan ke barak dan penanganan persoalan masyarakat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Koalisi menegaskan pembangunan di Tanah Papua harus menghormati hak masyarakat adat, menjaga lingkungan serta memastikan ruang hidup dan masa depan generasi Papua tetap terlindungi.
