ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Infrastruktur telekomunikasi yang dibangun pemerintah menggunakan anggaran negara di sejumlah wilayah terpencil Papua Barat Daya kini mulai dikeluhkan masyarakat.
Jaringan 4G yang sebelumnya membantu warga berkomunikasi dilaporkan tidak lagi berfungsi setelah sekitar satu tahun beroperasi.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Anggota DPRP Papua Barat Daya, Willem Asem. Ia mengatakan, jaringan 4G yang sebelumnya memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Maybrat dan Tambrauw kini banyak yang tidak berfungsi.
Menurut Willem, persoalan tersebut bukan terletak pada pembangunan infrastruktur jaringan, melainkan minimnya perhatian terhadap biaya pemeliharaan setelah pembangunan selesai.
“Awalnya masyarakat sangat senang karena jaringan sudah masuk sampai kampung-kampung. Tetapi sekarang jaringannya sudah tidak berfungsi, sementara towernya dibiarkan begitu saja,” kata Willem saat ditemui wartawan di Kompleks Kantor Sementara DPRP Papua Barat Daya, Jalan Pendidikan, Kota Sorong, Senin (7/9/2026).
Politisi Partai Perindo itu meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua Barat Daya segera menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Ia berharap pemerintah pusat dapat menyiapkan anggaran pemeliharaan sekaligus mengaktifkan kembali jaringan yang mengalami kerusakan.
Willem menilai jaringan komunikasi memiliki peran penting bagi masyarakat maupun aparatur yang bertugas di wilayah distrik dan kampung, termasuk aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.
“Ini sangat membantu aktivitas masyarakat maupun pegawai yang bertugas di daerah. Kalau jaringan sudah mati seperti sekarang, masyarakat sangat kesulitan berkomunikasi dengan keluarga maupun pihak lain,” ujarnya.
Ia mengingatkan pemerintah agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Sebab, kondisi tower yang tidak lagi berfungsi mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, masyarakat berpotensi mempertanyakan keberadaan infrastruktur telekomunikasi yang sudah dibangun dengan anggaran negara tetapi tidak lagi memberikan manfaat.
“Kalau pemerintah tidak memperhatikan dan menyiapkan biaya pemeliharaan, jangan sampai ke depan masyarakat mengambil tindakan sendiri terhadap tower-tower yang sudah tidak berfungsi,” katanya.
Willem berharap pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Ia menegaskan, infrastruktur telekomunikasi yang telah dibangun menggunakan APBN harus dipastikan tetap berfungsi sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah terpencil Papua Barat Daya.
