ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Kondisi kualitas udara di Kota Sorong dan sekitarnya yang didominasi kategori Tidak Sehat hingga Sangat Tidak Sehat mendorong Kepala Suku Besar IMEKKO, George Dedaida, S.Hut., M.Si., mendesak Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Papua Barat Daya segera mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan George menyusul hasil pemantauan kualitas udara yang menunjukkan tingginya konsentrasi partikulat halus PM2.5 selama periode 10 Oktober 2026 pukul 09.00 WIT hingga 11 Oktober 2026 pukul 08.00 WIT.
Berdasarkan data BMKG melalui Stasiun Pemantau Global Sorong, selama 24 jam pengamatan, kondisi udara berada dalam kategori Sangat Tidak Sehat selama empat jam dan kategori Tidak Sehat selama 20 jam.
Peningkatan konsentrasi PM2.5 tersebut secara umum dipengaruhi massa udara dari arah tenggara dan selatan yang membawa partikulat dari wilayah dengan banyak titik panas atau hotspot menuju kawasan pengamatan. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Sorong selama periode tersebut juga menunjukkan kategori Tidak Sehat.
George menilai kondisi ini perlu segera ditangani karena berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yang rentan menyerang bayi, anak-anak, dan warga lanjut usia.
“Ini sudah darurat pernapasan. Jangan sampai rumah sakit penuh dengan pasien ISPA baru pemerintah bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak awal,” tegas George kepada wartawan di Sorong, Senin (12/10/2026).
Ia meminta Gubernur Papua Barat Daya selaku Ketua Satgas Karhutla segera mengoordinasikan langkah penanganan kebakaran, mulai dari pemadaman titik api, perlindungan masyarakat dari paparan asap, hingga pengalokasian anggaran darurat untuk mempercepat upaya penanggulangan.
Menurut George, pemerintah juga perlu mempertimbangkan opsi modifikasi cuaca untuk membantu memicu hujan sebagai salah satu upaya mendukung penanganan kebakaran. Langkah tersebut, katanya, perlu dibarengi keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, aparat keamanan, serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Papua Barat Daya.
Selain mendesak pemerintah, George mengimbau masyarakat untuk menghentikan sementara aktivitas pembakaran dalam pembukaan lahan guna mencegah munculnya titik api baru.
Warga juga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara memburuk. Apabila terpaksa beraktivitas di luar ruangan, masyarakat dianjurkan menggunakan masker untuk mengurangi paparan partikulat halus.
Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla dan pencemaran udara. Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin agar dampak terhadap kesehatan warga tidak semakin meluas.
“Jangan sampai jatuh korban baru pemerintah bertindak. Kalau penanganan lambat, masyarakat yang akan menanggung akibatnya. Jika diperlukan, persoalan ini harus dibawa ke pemerintah pusat agar mendapat dukungan penanganan, termasuk pemadaman kebakaran,” pungkasnya.
