ISTORINEWS.COM, Papua Barat dDaya – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong penguatan moderasi beragama sebagai upaya menjaga kerukunan, meningkatkan toleransi, serta memperkokoh persatuan di tengah keberagaman masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya, George Japsenang, dalam kegiatan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Aimas Hotel, Jumat (30/10/2026).
Dalam sambutannya, George menyampaikan bahwa Papua Barat Daya merupakan rumah bersama bagi masyarakat yang memiliki latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang harus dijaga sebagai kekuatan dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera.
“Papua Barat Daya merupakan rumah bersama bagi masyarakat dengan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, dan tradisi yang beragam. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dipelihara sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera,” ujarnya.
Menurut George, kerukunan tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi harus dibangun melalui sikap saling menghormati, kesediaan mendengarkan, keterbukaan dalam berdialog, serta komitmen untuk hidup berdampingan secara damai.
Ia menjelaskan, moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama yang dianut, melainkan mengedepankan sikap adil, seimbang, menghargai perbedaan, serta menolak kekerasan dan pemikiran negatif yang dapat mengganggu persatuan.
Untuk itu, George menekankan lima hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, memperkuat peran FKUB sebagai wadah dialog dan komunikasi antarumat beragama, sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi, membangun kesepahaman, dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu kerukunan.
Kedua, meningkatkan pemahaman dan penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, rumah ibadah, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
Ketiga, memperkuat koordinasi dan mencegah potensi konflik sosial dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan melalui komunikasi, dialog, dan musyawarah.
Keempat, membekali generasi muda dengan pemahaman tentang toleransi, tanggung jawab sosial, etika bermedia sosial, serta pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman.
Kelima, membangun kerja sama secara berkelanjutan dalam memelihara kerukunan agar setiap persoalan dapat ditangani secara tepat, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
“Pemeliharaan kerukunan membutuhkan kerja sama berkelanjutan agar setiap persoalan dapat ditangani secara tepat, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan rumusan rencana kerja FKUB yang konkret, terarah, dan dapat dilaksanakan. Berbagai gagasan yang disampaikan dalam forum diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rencana kerja tersebut diharapkan mencakup penguatan dialog antarumat beragama, sosialisasi moderasi beragama, pendidikan toleransi bagi generasi muda, penguatan komunikasi lintas agama, serta langkah-langkah konkret untuk mencegah berbagai isu yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik sosial.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Papua Barat Daya berharap penguatan moderasi beragama dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga kerukunan antarumat beragama tetap terpelihara dan persatuan masyarakat semakin kokoh di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
