Aggota DPR RI Faujia H. Tampubolon Dorong Bottling LPG di Papua Barat Daya, Desak PT. MOW Percepat Pembangunan SPPBE

Anggota Komisi VI DPR RI, Faujia Helga Tampubolon, mengunjungi PT. Malamoi Olom Wobok (PT.MOW) di Kabupaten Sorong.

ISTORINEWS.COM, Kabupaten Sorong– Anggota Komisi VI DPR RI, Faujia Helga Tampubolon, mengunjungi PT. Malamoi Olom Wobok (PT.MOW) di Kabupaten Sorong untuk meninjau lokasi pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangukutan Bulk Elpiji (SPPBE).

Dalam kunjungan tersebut, srikandi Partai Demokrat itu didampingi Wakil Bupati Sorong, Sutejo dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sorong, Lexie Durimalang.

Bacaan Lainnya

Tiba di PT. MOW, Faujia Helga Tampubolon bertemu langsung dengan Direktur PT. MOW, Abdul Gani Malagapi, sekaligus memastikan janji Direktur PT. MOW bahwa SPPBE dapat diresmikan pada Agustus 2025 mendatang.

Menueut Faujia, pada prinsipnya sebagai wakil rakyat di Senayan, dirinya mendukung penuh PT. MOW untuk merealisasikan SPPBE.

“Sebagai wakil rakyat di Senayan, tentunya saya sangat mendukung PT. MOW untuk merealisasikan SPPBE yang sebelumnya  ditargetkan rampung pada Agustus 2025 mendatang,” ujar Faujia H. Tampubolon, Senin (2/6/2025).

“Waktu tatap muka dengan PT. Petrogas di Arar, pihak PT. MOW, janji SPPBE itu akan rampung dibangun pada Agustus 2025, setelah saya turun pastikan pembangunannya, teenyata ditunda lagi, katanya rampung nanti pada Oktober 2025 mendatang,” lanjutnya.

Kata Faujia, kunjungannya itu tidak lain untuk memastikan ketersediaan energi, khusuanya elpiji, apakah ketersediaannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Papua Barat Daya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Faujia Helga Tampubolon, sebelumnya melakukan tatap muka dengan Direksi dan Manajemen PT. Petrogas di Arar Kabupaten Sorong.

Dalam tatap muka itu, ia menyoroti kebijakan distribusi gas LPG yang dinilai tidak efisien dan membebani masyarakat Papua Barat Daya.

Hal itu ia sampaikan usai mendengarkan penjelasan dari General Manager RH Petrogas terkait alur pengiriman LPG dari Sorong ke Surabaya untuk proses bottling, sebelum akhirnya dikirim kembali ke Sorong untuk dipasarkan.

Politisi Partai Demokrat itu menyebut proses tersebut sangat ironis, mengingat gas tersebut berasal dari perut bumi Kabupaten Sorong, namun justru harus melalui jalur distribusi yang panjang dan mahal.

“Ini sesuatu yang ironis. Barang yang diambil dari perut bumi Sorong justru dikirim ke Surabaya untuk dibottling, lalu kembali ke Sorong dan dijual dengan harga yang sangat mahal, mencapai Rp400 ribu per tabung ukuran 15 kilogram,” kata Faujia Helga, ketika itu.

Menurutnya, skema seperti ini tidak hanya memperpanjang rantai distribusi, tapi juga berdampak langsung pada mahalnya harga LPG yang harus ditanggung masyarakat. Helga pun mempertanyakan mengapa tidak dilakukan proses bottling langsung di Sorong, agar harga LPG bisa ditekan dan lebih terjangkau.

“Maksud saya, kenapa tidak dibottling juga di Sorong? Supaya masyarakat bisa menikmati harga LPG yang masuk akal. Saat ini harga tabung 15 kg bisa mencapai Rp400 ribu. Ini tentu sangat membebani,” tegasnya.

Ia pun berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mencari solusi atas persoalan ini. Ia menegaskan pentingnya pembangunan fasilitas bottling LPG di wilayah Papua Barat Daya agar distribusi energi lebih efisien dan harga LPG lebih terjangkau.

“Ke depan, harus ada solusi konkret agar masyarakat Papua Barat Daya juga bisa menikmati LPG dengan harga yang wajar dan kebutuhan energinya terpenuhi,” pungkasnya.

Usai melakukan kunjungan kerja ke lokasi produksi PT. Pertamina RU VII Kasim dan PT. Petrogas Arar, Anggota Fraksi Partai Demokrat ini, menyampaikan kondisi lapangan kepada Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia dan meminta agar Menteri dapat meninjau langsung perusahaan gas di Papua Barat Daya.

“Alhamdulillah, Bapak Menteri merespon dengan baik dan telah meninjau PT. Petrogas, belum lama ini,” tandasnya.

Dikatakannya dalam kunjungan Menteri ESDEM, menyoroti pentingnya optimalisasi produksi Migas dari sumur-sumur eksisting dan mendorong percepatan eksplorasi di wilayah Sorong.

“Beliau juga mendorong Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan agar Papua Barat Daya menjadi wilayah yang mendapatkan alokasi subsidi elpiji,” terang Faujia Helga Tampubolon.

Pos terkait