Kunjungi Papua Barat Daya, Ketua Komisi II DPR RI : Kami Datang Ingin Lebih Banyak Mendengar dan Melihat

ISTORINEWS.COM, Sorong– Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong dalam rangka  mengevaluasi perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (2/5/2025).

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya merupakan tindak lanjut dari undangan Komisi II kepada gubernur tentang empat provinsi DOB di Tanah Papua.

Dikatakannya dalam kunjungan bersama rombongan di Sorong sebetulnya lebih banyak mendengar dan melihat ketimbang menyampaikan sesuatu yang belum dapat dilakukan.

“Kami datang ke sini sebetulnya ingin lebih banyak mendengar dan melihat sesuai kenyataan yangbterjadi di lapangan, termasuk melihat lokasi pembangunan kantor gubernur,” ujar Rifqinizamy Karsayuda.

Selain itu ia pun mengatakan lewat kunjungan itu, pihaknya mendorong pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) di Papua Barat Daya sehingga dapat didiskusikan evaluasi DOB.

“Kunker ini ikhtiar kami untuk melihat evaluasi DOB dan saya melihat yang paling progresif adalah Papua Barat Daya,” tandasnya.

Kata Rifqinizamy, Komisi II DPR RI sangat konsen untuk memastikan bahwa daerah otonomi baru di provinsi Papua ini termasuk Provinsi Papua Barat Daya itu bukan hanya dihasilkan melalui program legislasi Komisi II tahun 2022.

Menurutnya, undang-undangnya sudah disahkan pada periode yang lalu kewajiban berikutnya adalah memastikan bahwa seluruh implementasi dari undang-undang itu bisa berjalan dengan baik.

“Salah satu pekerjaan rumah kita bersama di awal hadirnya Provinsi Papua Barat Daya dan tiga provinsi lain yang merupakan daerah otonomi baru di tanah Papua adalah memastikan kehadiran dan fungsionallisasi infrastruktur perkantoran pemerintahan provinsi yang merupakan tanggung jawab dari pusat dengan sumber dana APBN,” tandasnya.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu lewat kunjungan kerja Komisi II DPR RI mengharapkan anggaran pemerintah pusat terkait pembangunan infrastruktur perkantoran gubernur Papua Barat Daya secepatnya direalisasikan.

Gubernur Elisa Kambu berharap pagu anggaran yang sudah ditetapkan sebesar 70 persen untuk proses pembangunan kantor gubernur jika diperbolehkan dibulatkan menjadi 100 persen.

Mengingat provinsi Papua Barat Daya merupakan daereah otonom baru yang baru memukaai pembangunan infrastruktur perkantoran.

“Kita berharap, karna kami ini provinsi baru jadi kita perlu bangun perkantoran juga yang baru, kalau bisa kita usulkan melalui Dana Alokasi Khusu (DAK) supaya sarana pemerintahan ada bantuan dari Kemendagri supaya ada ruang. Karna dengan kondisi pagu anggaran 1,4 Triliun tentunya kami rasa tidak cukup untuk bangun dari nol,” tandas gubernur Papua Barat Daya.