Anggota DPR PBD Cartenz Malibela Minta Pemprov Siapkan Dana Talangan untuk OAP di Luar Tanggungan BPJS

ISTORI NEWS : Foto bersama anggota Komisi IV DPRP Papua Barat Daya dengan pihak RSUD Sele Besolu Kota Sorong, setelah selesai Rapat Dengar Pendapat (RDP).

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diminta menyiapkan dana talangan khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk kebutuhan mendesak yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR Papua Barat Daya, Cartenz Malibela, di Kantor DPR PBD, Jumat (3/10/2025).

Bacaan Lainnya

Ia menilai intervensi anggaran berupa hibah sangat penting untuk membantu masyarakat OAP, terutama dalam kondisi darurat.

ISTORI NEWS : Anggota Komisi IV DPR Papua Barat Daya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama piak rumah sakit.

“Intervensi anggaran untuk OAP di luar tanggungan BPJS, seperti kecelakaan, kebutuhan kematian misalnya peti jenazah, hingga transportasi jenazah dari dan ke daerah terpencil, perlu diperhatikan. Dana ini bisa bersumber dari Otonomi Khusus yang memang mandatory khusus untuk kesehatan,” ujar Cartenz.

Menurutnya, pemerintah provinsi juga harus memberi perhatian serius kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sele Be Solu di Kota Sorong serta RSUD Dr. John Piet Wanane di Kabupaten Sorong.

“RSUD Sele Be Solu saat ini menjadi primadona layanan kesehatan di wilayah Papua Barat Daya, tetapi infrastruktur dasarnya masih terbatas. Begitu juga dengan RSUD Dr. J.P. Wanane. Karena itu, dana talangan dalam bentuk hibah perlu disiapkan agar rumah sakit bisa menanggulangi pasien OAP di luar tanggungan BPJS,” tegasnya.

Selain itu, Cartenz menyoroti kondisi kesejahteraan tenaga kesehatan di kedua rumah sakit, termasuk tunggakan insentif yang belum terbayarkan.

Ia juga menyinggung berkurangnya perhatian dari pemerintah kabupaten dan kota setempat setelah kepemimpinan definitif berjalan pada tahun 2025.

“Dulu, kedua rumah sakit ini pernah mendapat perhatian pemerintah daerah melalui hibah anggaran. Namun sejak pemerintahan definitif berjalan, perhatian itu sudah tidak ada. Karena itu, saya minta Pemprov Papua Barat Daya memberikan perhatian serius kepada dua rumah sakit utama ini,” katanya.

Cartenz menyarankan agar pemerintah provinsi segera mengusulkan anggaran tersebut dalam sidang perubahan APBD Tahun 2025.

Pos terkait