Peringatan Gubernur: Pimpinan OPD Papua Barat Daya Masuk Tahap Evaluasi Kinerja, PAD jadi Indikator Utama

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya- Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi indikator utama dalam evaluasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR Papua Barat Daya saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi, Rabu (19/11/2025).

Gubernur mengatakan, setelah Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan oleh dewan, OPD wajib bekerja lebih serius untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

“Kenapa saya bilang lebih serius? Karena indikator kinerja utama saya sebagai kepala daerah adalah meningkatkan PAD, dan itu akan menjadi evaluasi kinerja,” tegas Gubernur Elisa Kambu.

Menanggapi sorotan fraksi-fraksi terkait penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD), Gubernur menyatakan bahwa advokasi fiskal ke pemerintah pusat menjadi semakin penting bagi Daerah Otonom Baru (DOB) seperti Papua Barat Daya.

Pemerintah Provinsi akan terus memperjuangkan penyesuaian formula TKD melalui dialog dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan berbagai forum nasional lainnya.

Ia menegaskan bahwa dukungan politik dan kelembagaan DPR Papua Barat Daya sangat strategis.

Gubernur juga menanggapi perhatian fraksi-fraksi DPR mengenai kebutuhan penguatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta pentingnya menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan daerah.

Ia menyebut penguatan Kesbangpol sejalan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal Papua Barat Daya. Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh OPD memiliki kebutuhan belanja tinggi, sementara kemampuan keuangan daerah pada 2026 sangat terbatas.

“Tahun 2026 jangan samakan dengan tahun sebelumnya. Kalau selama ini bapak ibu mendapatkan ruang cukup, maka tahun 2026 kita mulai berbenah dengan efisiensi belanja,” tegasnya.

Ia juga menyebut kegiatan menghadiri undangan yang sebelumnya rutin dilakukan akan dibatasi menyesuaikan kapasitas keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Elisa Kambu memberikan peringatan langsung kepada pimpinan OPD, staf ahli, para asisten, dan kepala biro di lingkungan Setda agar meningkatkan kinerja.

Seluruh program wajib disesuaikan dengan visi daerah serta kondisi fiskal tahun 2026 yang sangat ketat.

Gubernur juga mengapresiasi pengawasan DPR terhadap kinerja OPD dan mengungkapkan bahwa evaluasi internal sedang berjalan.

“Sebagai informasi kepada dewan yang terhormat, saat ini saya sedang melakukan evaluasi kinerja OPD, khususnya esalon II termasuk esalon III,” terangnya.

Dengan penegasan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menekankan komitmennya untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan PAD, serta memastikan pembangunan daerah tetap berjalan meski dalam kondisi fiskal yang terbatas.