Kesbangpol dan BPS Kolaborasi Verifikasi Data Demokrasi Papua Barat Daya Lewat FGD IDI

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 untuk Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kriad Hotel Sorong, Kamis (19/2/2026).

FGD ini bertujuan menghimpun informasi kualitatif terkait indikator-indikator IDI yang tidak diperoleh melalui peninjauan media maupun dokumen resmi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya, George Japsenang, menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara mandiri menyelenggarakan FGD IDI.

Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan kegiatan serupa masih dilakukan bersama pemerintah provinsi induk. Namun tahun ini, Papua Barat Daya mengambil inisiatif sendiri dengan dukungan BPS serta berbagai pemangku kepentingan.

“Untuk pertama kalinya Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan FGD ini secara mandiri. Kami mohon dukungan dari seluruh peserta agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan baik dan menghasilkan data yang akurat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia merupakan kerja bersama kementerian terkait di bidang politik dan pemerintahan dalam negeri, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

IDI juga telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional 2025–2029 serta diturunkan ke dalam indikator kinerja daerah, termasuk menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur di tingkat provinsi.

George menegaskan, pengukuran ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan hasil kolaborasi berbagai unsur, seperti organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BPS, akademisi, pers, aparat keamanan, hingga unsur masyarakat sipil.

Adapun tujuan forum ini antara lain menghimpun pendapat dan penilaian partisipatif dari para pemangku kepentingan, melakukan verifikasi serta konfirmasi atas data kualitatif yang telah dikumpulkan, menggali informasi yang belum tertangkap melalui media, serta memberikan konteks terhadap peristiwa yang berkaitan dengan indikator demokrasi.

“Kami berharap ada masukan yang konstruktif dari seluruh peserta, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi demokrasi di daerah dan menjadi bagian dari evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.

FGD IDI tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Bapperinda, Yakob Karet.

Sementara itu, Kepala BPS Papua Barat, Merry, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan tahapan pengumpulan data IDI sejak November 2025.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses pengukuran yang sebelumnya juga telah dilakukan pada 2021. Tahun ini, BPS kembali berkolaborasi dengan Kesbangpol Papua Barat Daya untuk menghimpun berbagai informasi dari para peserta.

“Kami sudah melakukan tahapan pada November 2025 lalu. Hari ini kami melaksanakan Focus Group Discussion kolaborasi dengan Kesbangpol Papua Barat Daya untuk menghimpun informasi dari seluruh peserta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui FGD ini BPS akan melakukan konfirmasi terhadap berbagai kejadian atau peristiwa yang menjadi indikator dalam pengukuran IDI.

Jika peristiwa tersebut benar terjadi dan memenuhi kriteria, maka akan dihimpun sebagai bagian dari data. Namun jika tidak valid, maka akan dihapus.

“Nantinya akan kami konfirmasi apakah kejadian-kejadian tersebut benar atau tidak. Kalau benar akan dihimpun, kalau tidak benar bisa dihapus,” jelasnya.

Merry menambahkan, hasil akhir pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia akan dipublikasikan pada Maret 2026. Para peserta FGD akan kembali diundang untuk mendengarkan pemaparan hasil tersebut.

“Hasilnya nanti akan dipublikasikan pada bulan Maret, dan Bapak Ibu semua akan kami undang kembali untuk mendengarkan hasil Indeks Demokrasi Indonesia,” tutupnya.