ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memperkuat tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar penggunaannya lebih terarah, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Elisa Kambu dalam Rapat Paripurna Kedua Masa Sidang III DPR Papua Barat Daya dengan agenda jawaban Gubernur Papua Barat Daya atas pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026 di hotel Rilyts Panorama, Rabu (23/9/2026).
Menjawab perhatian khusus fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Barat Daya terkait tata kelola Dana Otsus, Gubernur Elisa Kambu menyatakan pemerintah provinsi memiliki pandangan yang sama bahwa pengelolaan dana tersebut harus benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sependapat bahwa Dana Otsus harus dikelola secara terarah, tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi OAP dan masyarakat Papua Barat Daya,” kata Elisa Kambu dalam jawaban pemerintah provinsi.
Menurutnya, untuk merespons dinamika fiskal dan penyesuaian Dana Otsus, Pemprov Papua Barat Daya telah menyiapkan sejumlah langkah perencanaan agar pemanfaatan anggaran tersebut semakin berdampak terhadap masyarakat.
Pertama, kata Elisa, pemerintah akan memprioritaskan belanja Otsus pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan dan penguatan ekonomi OAP, serta pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan memprioritaskan belanja Otsus pada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan dan penguatan ekonomi OAP, serta infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kedua, pemerintah akan menertibkan belanja nonprioritas dan mengarahkan penganggaran kepada program yang memiliki sasaran, indikator, serta manfaat yang jelas, khususnya bagi OAP dan kelompok masyarakat yang membutuhkan afirmasi.
Selain itu, Pemprov Papua Barat Daya akan memperkuat spending review Dana Otsus secara berkala, sekurang-kurangnya melalui evaluasi semesteran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, ketepatan sasaran, sekaligus mengukur dampak setiap program yang dibiayai melalui Dana Otsus.
“Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk melakukan koreksi dan perbaikan sejak dini, sehingga pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada manfaat yang dihasilkan,” jelasnya.
Elisa juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Otsus. Untuk itu, pemerintah akan memperkuat sistem pelaporan, integrasi data melalui SIPD-RI, serta mengembangkan dashboard monitoring.
Menurutnya, sistem tersebut diperlukan agar realisasi anggaran, capaian output, dan manfaat setiap program dapat dipantau secara berjenjang.
“Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus akan terus kami perkuat melalui sistem pelaporan, integrasi data dalam SIPD-RI, serta pengembangan dashboard monitoring agar realisasi anggaran, capaian output dan manfaat program dapat dipantau secara berjenjang,” kata Elisa.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Otsus juga akan dioptimalkan sehingga setiap program dapat dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti apabila ditemukan adanya persoalan dalam pelaksanaannya.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah provinsi berkomitmen agar Dana Otsus tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi mampu menghasilkan output dan outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pemerintah berkomitmen agar Dana Otsus tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan output dan outcome yang dapat dirasakan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi OAP, serta penyediaan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Elisa mengatakan Pemprov Papua Barat Daya akan terus memperkuat sinergi dengan DPR Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap sumber Dana Otsus.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk mendorong agar penyaluran Dana Otsus kepada kabupaten/kota tidak kembali mengalami keterlambatan dari pemerintah pusat.
“Pemerintah juga akan terus memperkuat sinergi dengan DPR Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sumber Dana Otsus, sehingga Dana Otsus kabupaten/kota tidak lagi mengalami keterlambatan salur dari pemerintah pusat kepada kabupaten/kota,” pungkas Elisa Kambu.
