Pemprov Papua Barat Daya Gandeng ADRA Indonesia Susun Rencana Kontijensi Bencana Konflik Sosial

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya– Dinas Kebakaran Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Pamong Praja (DKP2B-Satpol PP) Provinsi Papua Barat Daya menjalin kerja sama dengan Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Indonesia untuk menyusun dokumen rencana kontijensi menghadapi ancaman bencana konflik sosial di wilayah tersebut.

Kepala DKP2B-Satpol PP Papua Barat Daya, Vicenten Baay, menyampaikan bahwa kerja sama ini memberikan dampak positif dalam memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap potensi bencana sosial yang mungkin terjadi di masa depan.

“Kerja sama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan ADRA Indonesia dalam menyusun rencana kontijensi memberikan dampak positif untuk mengantisipasi ancaman bencana konflik di masa depan,” ujar Vicente Baay yang akrab disapa Vicky, Jumat (18/7/2025), di Kota Sorong.

ADRA Indonesia, yang merupakan lembaga kemanusiaan di bawah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, turut berperan aktif dalam penyusunan dokumen tersebut.

Pimpinan ADRA Indonesia, Carlos Purba, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum banyak pihak yang menyusun rencana kontijensi untuk konflik sosial, padahal sebagian besar bantuan kemanusiaan justru ditujukan untuk dampak dari konflik tersebut.

“Setahu kami saat ini belum ada yang mengadakan rencana kontijensi atau rekon sosial, padahal banyak bantuan kemanusiaan diperuntukkan akibat konflik sosial, bukan karena bencana alam. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk kita menyusun rencana kontijensi untuk ancaman atau bencana konflik sosial di Papua Barat Daya,” tegas Carlos Purba.

Selama lima hari pelaksanaan penyusunan dokumen, berbagai masukan dari lintas sektor dikumpulkan untuk merumuskan rencana yang terintegrasi. Carlos menambahkan, rencana ini akan diformalkan dan menjadi panduan dalam penanganan krisis sosial ke depan.

“Peran ADRA adalah mengomunikasikan rencana dan respons ini kepada masyarakat sipil dan para pelaku kemanusiaan. Jika krisis terjadi, kita sudah memiliki arah konsistensi dan kesiapsiagaan. Setiap organisasi diharapkan dapat berkontribusi sesuai dengan sumber daya dan pendanaan yang dimiliki,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth, menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sistem penanggulangan pasca konflik sosial melalui sinergi lintas sektor.

“Dokumen ini bukanlah akhir dari proses, melainkan menjadi pedoman awal dalam pelaksanaan langkah-langkah operasional penanggulangan pasca konflik sosial. Kami sangat menghargai kontribusi ide dan pengalaman lapangan dari seluruh pihak yang telah terlibat,” ujar Yakob.

Ia menegaskan bahwa implementasi dokumen tersebut memerlukan komitmen berkelanjutan serta integrasi ke dalam sistem Penanggulangan Bencana Daerah.

“Pemprov Papua Barat Daya siap mendukung dan memfasilitasi setiap upaya yang bertujuan memperkuat ketahanan sosial masyarakat serta membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya