ISTORINEWS.COM, Sorong– Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu janji akan berupaya menghadirkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di wilayah provinsi Papua Barat Daya sebagai bentuk dukungan untuk mengakomodasi kepentingan para buruh di wilayahnya.
Menurutnya, Provinsi Papua Barat Daya sangat berpotensi mendatangkan invetor masuk ke wilayah itu sehingga PHI sudah menjadi kewajiban harus hadir di provinsi termuda di Indonesia itu.
“Kita tetap berjuang untuk menghadirkan PHI, karena selama ini buruh harus pergi ke Manokwari Papua Barat untuk mengurus kepentingan mereka,” ujarnya di Sorong, Senin (5/5/2025).
Dia berkomitmen untuk menggunakan kewenangan yang ada, mencoba melakukan komunikasi dengan pihak terkait.
“Kita akan sama-sama mendorong, kalau bisa PHI hadir di Papua Barat Daya akan lebih bagus,” tandasnya.
Dia pun menyampaikan bahwa saat ini Papua Barat Daya tengah menunggu investor yang datang untuk mengembangkan usahanya, dan tentunya itu akan meraup banyak tenaga kerja.
“Kewajiban kita adalah memastikan daerah ini harus aman dan tertub. Itu prioritas pertama,” imbuh Elisa Kambu.
Selain itu, pemerintah juga ingin memberikan kepastian hukum bagi setiap pengusaha. Misalnya kebutuhan tanah dan lain sebagainya harus memenuhi standar pemanfaatan.
Ini juga, katanya membutuhkan kerja sama antara pemerintah, para investor dengan masyarakat adat setempat untuk mendukung pengembagan investasi.
“Jika kolaborasi ini terbentuk maka kehadiran investor akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan di Papua Barat Daya,” terangnya.
Ia pun mengakui bahwa saat ini belum bisa mewujudkan impian itu, karena kondisi Papua Barat Daya belum optimal. Tetapi tiga atau empat tahun ke depan daerah ini akan tumbuh menjadi lebih baik ke depan.














Hari ini : 365
Kemarin : 853
Total Kunjungan : 312633
Hits Hari ini : 574
Who's Online : 4