Pemprov Papua Barat Daya Fokuskan APBD 2026 pada Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

ISTORINEWS.COM, Papua Barat Daya- Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, resmi menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPR Papua Barat Daya.

Dokumen itu diserahkan dalam Rapat Paripurna Masa Sidang Ketiga Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Vega Prime Hotel Sorong, Jumat (17/10/2025).

Gubernur Elisa Kambu dalam sambutannya, menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi tahun kedua pelaksanaan RPJMD Papua Barat Daya 2025–2029, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui RPJMN 2025–2029.

Menurut Elisa Kambu, ruang fiskal daerah semakin terbatas akibat pengetatan kebijakan nasional dan efisiensi belanja pemerintah pusat. Meski begitu, ia menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan signifikan, dari 2,66 persen pada 2023 menjadi 21,64 persen pada 2026.

“Penurunan APBD bukan karena lemahnya kinerja daerah, tetapi merupakan konsekuensi dari kebijakan fiskal nasional. Namun kita tetap optimistis, karena PAD menunjukkan tren positif,” ujar Elisa Kambu.

Dalam rancangan KUA–PPAS 2026, kapasitas fiskal Papua Barat Daya diproyeksikan mencapai Rp1,07 triliun, atau turun 27,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun terjadi penurunan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga arah pembangunan agar menyentuh seluruh lapisan masyarakat di kabupaten dan kota.

Elisa menegaskan, fokus pembangunan tahun 2026 akan diarahkan pada pembangunan inklusif, produktif, dan berkelanjutan, dengan lima misi utama:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis inovasi.
– Tata kelola pemerintahan berbasis digital (e-government).
– Pemanfaatan dana Otsus untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi orang asli Papua (OAP).
– Penguatan sinergi pembiayaan publik dan swasta.
– Efisiensi belanja publik dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Selain itu, terdapat delapan program strategis daerah yang ditetapkan, mencakup pembangunan pendidikan berbasis inovasi, peningkatan layanan kesehatan, penguatan UMKM, serta pelestarian lingkungan berkelanjutan.

“Kita ingin memastikan keterbatasan fiskal nasional tidak menjadi alasan berhentinya semangat membangun di Tanah Papua Barat Daya. Tahun 2026 harus menjadi tonggak menuju Papua Barat Daya yang berdaulat fiskal, produktif, dan sejahtera,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga akan memprioritaskan empat langkah utama dalam memperkuat ekonomi daerah.

– Digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan transparansi.

– Optimalisasi aset dan BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal.

– Pengembangan skema kemitraan publik-swasta (KPBU) untuk pembiayaan pembangunan.

– Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, seperti pariwisata dan perikanan berkelanjutan.

Penyerahan dokumen KUA–PPAS tersebut, Pemprov Papua Barat Daya dan DPRPBD akan segera membahas serta menyepakati arah kebijakan anggaran tahun 2026, guna memastikan seluruh program pembangunan tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal daerah.